Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Penjelasan Jokowi

Jakarta |
Rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno.

Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Soal banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu. Menurutnya, pertama adalah beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kemudian yang kedua, sambungnya, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani,” ujarnya.

Diingatkan oleh Jokowi, bahwa itu semua bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta.

“Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelasnya lagi.

Karena itulah, sambung jokowi, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya  bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Namun disatu sisi, Presiden Jokowi juga memastikan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” pungkasnya.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berita: Sigit | Foto: Istimewa