Menkes: Pemerintah Fokus Evakuasi WNI di Kapal Dream World
Jakarta |
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyampaikan, bahwa saat ini konsentrasi bagaimana warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Dream World terevakuasi dengan baik karena ditolak di mana-mana.
“Nah itu kita sebagai pemerintah wajib memperhatikan yang tertolak di mana-mana ini,” ujar Menkes Terawan Agus Putranto menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).
Penanganan bagi WNI di Kapal Dream World, menurut Menkes, sedikit berbeda karena pernah menurunkan di Hong Kong, dan ini ada di dalam satu closed contact juga sehingga harus hati-hati sekali.
“Namun melihat riwayat perjalanannya saya menduga ataupun saya memperkirakan ini kemungkinan besar bisa clear, bisa clear. Karena itu saya izinkan semuanya bisa masuk dengan baik ke wilayah Indonesia dan bisa diobservasi 14 hari,” ucapnya.
Tetap saja, sambung Terawan Agus, prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan, maka jika memungkinkan harus di sebuah pulau yang kalau tidak ada penduduknya. Jika kembali ke Natuna, terdapat penduduk yang pada akhirnya berpotensi berbahaya.
Mengenai penempatan kamar, jelasnya, ada yang memang model sekamar itu 4 orang dan juga ada yang model untuk observasi dan diisolasi. ”Dan itu semua ada untuk wanita, ada rumah untuk laki-laki, ada,” tambahnya.
WNI di Kapal Diamond Princess Soal evakuasi bagi WNI di Kapal Diamond Princess, Menkes Terawan Agus menyampaikan masih mengkaji lebih lanjut belajar dari yang terjadi di Amerika dan Australia sehingga menerapkan cara khusus negosiasi dengan Jepang untuk ambil jalan yang tepat.
”Karena kalau grusa-grusu, kok grusa-grusu, ya keburu-buru, apa yang terjadi dengan Amerika, apa yang terjadi dengan Korea, apa yang terjadi dengan Australia, kita kan ndak boleh niru, yang membuat menjadi episentrum baru,” tuturnya.
Untuk itu, Menkes mohon bersama mendoakan karena dirinya masih nego terus melalui Kementerian Luar Negeri apa yang terbaik. Selama ini semua masih diurusi oleh Pemerintah Jepang meskipun letaknya di kapal, tetapi berada di wilayah Jepang dan oleh Pemerintah Jepang tidak dibiarkan begitu saja, logistik juga diberi.
”Kalau yang sana jelas sakit diturunin, terduga sakit sudah langsung rumah sakit yang merawat. Kelasnya Jepang lo ya, bukan kelasnya kita. Artinya Jepang otomatis nek ngerawat baguslah,” tambahnya.
Sementara mengenai lamanya evakuasi masih tahap persepsi, nantinya akan ditutunkan tim trauma healing, tim psikologi, dan psikater. Kebijakan itu, karena antisipasi dan komitmen agar Indonesia tidak jadi episentrum baru.
”Kita bersama satu komitmen lah. Kalau jadi episentrum itu dampaknya luar biasa untuk ekonomi maupun yang lain. Nantinya satu per satu diselesaikan,” terangnya.
Untuk negosiasi dengan Pemerintah Jepang, Menkes mengaku dirinya kompak dengan Menlu. Proses negosiasi itu sendiri, menurut Menkes perlu dilakukan secara cermat karena pertarugannya mahal.
”Kalau jadi episentrum belum tentu kamu bisa jalan ke sini, kalau terjadi chaos gara-gara ada episentrum. Kita kan dari green zone ini, green zone itu bukan prestasi tetapi memang anugerah. Nah itu menjadi red zone, coba? Italia saja kayak apa, 10 kota di-locked down,” pungkasnya,
Berita: Red | Foto: Istimewa
