KLHK Lakukan Berbagai Upaya Kendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan di Jawa
Jakarta |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tahun ini, ancaman karhutla tidak hanya terjadi pada areal gambut di Sumatera dan Kalimantan saja, namun terjadi juga pada kawasan gunung di Jawa, seperti di Sindoro, Sumbing, Ciremai, Merbabu, dan Bromo Tengger Semeru.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan menyampaikan, bahwa upaya penanggulangan karhutla di wilayah Jawa terkendala pada keterbatasan sumber air dan medan pegunungan.
Oleh karena itu, menurut Raffles, pemadaman udara menggunakan helikopter menjadi pilihan untuk mendukung pemadaman dari darat.
“Salah satu upaya pencegahan, pemantauan hotspot (titik panas) yang dapat menjadi indikator kejadian karhutla, meskipun tidak semua hotspot berarti kebakaran,” sebut Raffles, Selasa, (23/10).
Dia juga menambahkan, hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen harus segera dilakukan pengecekan lapangan atau groundcheck untuk memastikan terjadi kebakaran atau tidak.
Upaya pencegahan, lanjutnya, menjadi prioritas dalam pengendalian karhutla. Berbagai upaya dapat ditempuh misalnya melalui deteksi dini hotspot, patroli pencegahan karhutla, dan juga sosialisasi penyadartahuan masyarakat.
“Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi KLHK dalam menanggulangi karhutla,” pungkas Direktur Raffles B Panjaitan.
Sementara itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) KLHK Djati Witjaksono Hadi menambahkan, bahwa KLHK telah membentuk Masyarakat Peduli Api, atau lebih sering disebut MPA.
Masyarakat yang direkrut sebagai anggota MPA, sambung Djati, dibekali pemahaman tentang dampak karhutla dan pelatihan mengenai pengendalian karhutla, baik pencegahan maupun pemadaman.
“Masyarakat dapat terlibat secara aktif, dengan memantau hotspot melalui website www.sipongi.klhk, kemudian melakukan pengecekan lapangan dan melaporkan kepada Manggala Agni atau aparat terkait lainnya. Masyarakat juga dapat melakukan pemadaman dini menggunakan peralatan sederhana yang dimiliki,” jelasnya.
Saat melakukan wawancara dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia (Pro 3 RRI), Selasa, (23/10) terdapat sejumlah pertanyaan melalui telepon dan pesan singkat (SMS).
Mereka umumnya mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla, dan pengenaan sanksi bagi pelaku yang memberi efek jera.
Menurut Direktur Raffles B Panjaitan, keterlibatan masyarakat juga diperlukan, karena pemerintah tidak dapat menangani sendiri.
Raffles juga menegaskan, dengan kerjasama yang baik dan dukungan para pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, karhutla yang terjadi baik di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga di wilayah Jawa dapat diatasi dan dikendalikan.
“Selain itu, perlu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla,” imbuhnya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/Humas
