Dilantik Presiden Jokowi, Laksdya Aan Kurnia Resmi Jabat Kepala Bakamla
Jakarta |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).
Prosesi upacara pengambilan sumpah jabatan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Agenda selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA Tahun 2020 ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Januari 2020, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Keamanan Laut.
Dalam Keppres tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mengangkat Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1/a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dilakukan Pengambilan Sumpah Jabatan Badan Keamanan Laut oleh Presiden Jokowi serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Upacara ditutup dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guardnya Indonesia, sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla.
”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai melantik Laksdya TNI Aan Kurnia.
Sementara itu, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan pesan Presiden Jokowi, bahwa kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya di perairan Indonesia ini merupakan tantangan dan ini yang harus dijawab.
”Yang kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut,” ujarnya.
Menurut Aan Kurnia, untuk menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla.
”Karena perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sources-nya atau masukannya beda-beda. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk itu, Kepala Bakamla ingin membuat standardisasi sehingga begitu dia masuk Bakamla mereka pengetahuannya, contoh tentang hukum laut, hukum internasional, dan penegakan hukumnya harus sama semua. Terakhir, Kepala Bakamla akan meningkatkan peralatan dan tentunya masalah alutsista.
”Kalau ditanya kurang, iya kurang. Tapi saya selaku KaBakamla tidak langsung angkat tangan, justru ini tantangan bagi saya bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara,” pungkas Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia.
Kemudian pendamping pejabat yang telah dilantik mendampingi untuk kemudian menerima ucapan selamat dari Presiden dan Wakil Presiden. Turut hadir dalam agenda ini Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Humas
