BPK Jabar Mulai Audit LKPD Kota Depok TA 2025, Perangkat Diminta Kooperatif
Depok – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat akan segera melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2025.
Proses audit tersebut dijadwalkan mulai berlangsung dalam waktu dekat.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bagian dari proses pertanggungjawaban, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program yang dilaksanakan pemerintah daerah,” ujarnya usai mengikuti entry meeting bersama BPK secara virtual, Kamis (2/4).
Supian menegaskan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok wajib bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Hal tersebut terutama terkait penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Ia juga mengingatkan agar catatan atau temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya tidak kembali terulang, serta mendorong adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
“Kita harus menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan perangkat daerah mana saja yang akan menjadi objek pemeriksaan dalam audit kali ini.
Namun demikian, ia menyebutkan bahwa pemeriksaan tahun ini berpotensi dilakukan lebih mendalam, termasuk terhadap perangkat daerah yang memberikan layanan dasar secara langsung kepada masyarakat.
“Diperkirakan selama satu bulan BPK akan melakukan pemeriksaan di Pemkot Depok. Mudah-mudahan seluruh tahapan dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Melalui pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Depok semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Alz/Foto: Ist./Diskominfo)
