Wujudkan Ibu Kota Baru Negara, Prajurit Siap Amankan Keputusan Presiden

Oleh: Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta*

TANTANGAN yang tidak mudah saat mengemban Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) VI/Wulawarman, mengingat tugas khusus menanti berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Baru (IKB) negara Indonesia yang ada di wilayah kerja Kodam VI Mulawarman sehingga seluruh prajurit dituntut untuk berbenah diri kearah yang lebih baik.

Kodam VI/Mulawarman yang sebelumnya bernama Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura merupakan Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Prajurit TNI harus siap mengamankan wilayah NKRI, dengan hasil keputusan Presiden Jokow Widodo (Jokowi) yang mengumumkan Provinsi Kaltim akan dijadikan sebagai IKB yang lokasinya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut beberapa catatan sejarah, Kutai Kartanegara tidak lepas dari sejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu dengan ditemukannya tujuh buah prasasti yang ditulis dalam Bahasa Sangsekerta yang menggunakan huruf Palawa diatas tugu bernama Yupa. Pada prasasti dapat diketahui keberadaan Kerajaan Kutai telah ada sejak abad 5 Masehi.

Raja yang terkenal saat itu adalah Raja Mulawarman pada abad ke IV yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Muara Kaman. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam yang merupakan jalur perdagangan.

Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki hubungan kedekatan dengan Kerajaan Majapahit. Kedekatan kedua kerajaan berujung pada hubungan saling mempengaruhi, dan Kerajaan Majapahit bahkan menempatkan seorang pati sebagai bentuk pengakuan atas kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini tertulis dalam buku Kerajaan Kutai Negara (2002).

Kepulauan Kalimantan merupakan kepulau yang sangat indah dengan hutan yang lebat dan merupakan paru-parunya dunia, sudah sepatutnya kita amankan dan kita dukung apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi, serta sudah sepatutnya diamankan dan didukung seluruh prajurit TNI, khususnya yang berada di Kalimantan bahkan di seluruh Nusantara untuk mewujudkan IKB Negara Indonesia.

Alam Kalimantan sebagai wujud kehidupan yang menyatu antara alam, jasmani dan rohani sebagi bentuk syukur atas berkah Sang Pencipta, dengan diwujudkannya IKB Negara diharapkan penyatuan pemerintahan yang mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan Kebhinekaan.

Ibu Kota Baru Nusantara Menuju Indonesia Hebat

Keputusan Presiden mewujudkan Ibu Kota Baru menjadi sorotan dunia. Presiden Jokowi telah memilih Kaltim sebagai lokasi IKB Indonesia. Salah satu alasan Jokowi memilih Kaltim sebagai IKB adalah ‘Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia’.

Arti ditengah-tengah Indonesia mengandung makna yang sangat luas dan dalam, sehingga pikiran menjadi terbawa oleh sejarah adanya penyatuan Nusantara.

Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke 12 hingga ke 16) untuk mengambarkan kenegaraan yang dianut Majapahit (Kitab Negarakertagama).

Mahapatih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa’nya ingin menyatukan nusantara dalam naungan Kerajaan Majapahit, dimana isi sumpah itu adalah;

Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira gakah Mada: Lamun huwus kalah
Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring
Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.

Yang artinya; “Dia Gajah mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan pulau-pulau lain, Saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah Saya (baru akan) melepas puasa”.

Bisa jadi Jokowi mengambil filosopi Sumpah Palapa untuk berada ditengah-tengah demi menyatukan kembali Nusantara dengan nama Indonesia agar tidak ada lagi dikotomi atau kesenjangan antara wilayah barat, tengah dan timur serta menjadikan Indonesia Hebat.

Dalam sejarah daerah Kaltim (2002) disebutkan bahwa raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Mulawarman merupakan putra dari Raja Aswawarman, yang juga seorang cucu dari Maharaja Kudungga.

Pada saat itu Raja Mulawarman menamai kerajaannya dengan nama Kerajaan Kutai Martadipura yang tertulis pada prasasti yang ditemukan.

Secara geografis, Kerajaan Kutai terletak di hulu sungai Mahakam di Muarakaman, Kaltim. Daerah tersebut merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India.

Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki kedekatan dengan Majapahit, bahkan kedekatan kedua kerajaan berujung pada hubungan saling mempengaruhi. Dimana terbukti dengan Kerajaan Majapahit menempatkan seorang Pati sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Kutai Kartanegara, dalam buku Kerajaan Kutai Kartanegara (2002).

Sempat berpindah ibu kota beberapa kali, pasca kemerdekaan Indonesia, kerajaan Kutai Kartanegara berubah status menjadi pemerintahan negeri dengan nama Daerah Swapraja Kutai pada Tahun 1947 dan tahun 1955 berubah menjadi Daerah Istimewa Kutai. Sampai dengan tahun 2020, daerah ini berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini menjadi IKB Indonesia.

*Penulis adalah Kasdam VI/ Mulawarman