Pertanyakan Soal Kasus AWK, Aliansi Kebhinekaan Bali Gelar Aksi Damai Unjuk Rasa

Denpasar |
Sebanyak 200 orang yang tergabung dalam Aliansi Kebhikaan Bali, Sabtu (7/9) pukul 10.00 WITA, menggelar aksi damai unjuk rasa di depan Mapolda Bali dengan tujuan mempertanyakan soal perkembangan Laporan Polisi (LP) Arya Wedakarna (AWK).

Dilansir portal polri.go.id, Senin (9/9), aksi tersebut direspon dengan digelarnya pertemuan antara 12 orang perwakilan dari Aliansi Kebhinekaan Bali dengan jajaran Polda Bali, di Ruang Press Room Bid Humas Polda Bali.

Perwakilan aksi damai yang mempertanyakan perkembangan dan sampai dimana proses hukum terkait LP AWK diterima oleh Direktur Resor Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Bali Kombes Pol Roy HM Sihombing, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, dan Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono.

Pada kesempatan tersebut, Kabid Humas bersama Dir Reskrimsus Polda Bali menyampaikan bahwa LP terlapor AWK proses hukumnya masih tetap berjalan sesuai aturan.

Tetapi untuk sementara ditunda dengan alasan adanya Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Tanggal 31 Mei 2023, terkait Netralitas Polri Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

STR tersebut berbunyi bahwa proses lidik atau sidik yang diduga melakukan tindak pidana agar ditunda dan tidak ada lagi upaya pemanggilan dan upaya hukum lain yang mengarah pada persepsi polri mendukung salah satu peserta pemilu atau pilkada sampai tahapan selesai atau pengucapan sumpah janji (pelantikan).

Berdasarkan dari STR tersebut, terlapor AWK merupakan peserta Pemilu 2024 dan terpilih sebagai anggota DPDRI Dapil Bali yang akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Polda Bali akan melanjutkan proses hukum sesuai aturan dari terlapor AWK setelah selesai dilantik sebagai anggota DPDRI Dapil Bali.

Tanya jawab antara perwakilan aliansi dengan Polda Bali berlangsung lancar, tertib dan humanis hingga berakhir sekitar pukul 11.15 WITA.

Berita: Gate 13 | Foto: Ist./DivHumas Polri