Menlu: Pasukan Perdamaian Perempuan dari ASEAN Perlu Ditingkatkan
“Saya menegaskan komitmen ASEAN untuk berperan lebih di bidang perdamaian dan keamanan dunia,” ucap Menlu Retno, pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden sesi ke 73 Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (28/9).
Menurut Retno, ASEAN menjadi satu-satunya organisasi di kawasan yang telah mengadopi Action for Peacekeeping (A4P). Saat ini ASEAN telah mengirimkan sebanyak 4.500 pasukan perdamaian pada 12 Misi Perdamaian dunia.
“Namun sayangnya, dari sekian banyak pasukan yang dikirimkan hanya 3 persen dari mereka perempuan,” kata Menlu Retno Marsudi dilansir laman kemlu.go.id.
Disebutkan oleh Menlu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pasukan Perdamaian Perempuan di lapangan membawa nilai tambah tersendiri. Mereka dapat mengambil hati dan pikiran masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan di tengah konflik yang ada.
Dari segi karir, sambung menlu, perempuan yang telah menjalani tugas sebagai pasukan perdamaian PBB akan memiliki wawasan yang lebih komprehensif, sehingga membuka peluang untuk menempati posisi-posisi strategis ke depannya.
“Guna mengatasi minimnya jumlah pasukan perdamaian ini, PBB harus mendorong negara pengirim pasukan perdamaian merekrut lebih banyak polisi/militer perempuan, jika memang perlu dibuat ambang batas minimalnya,” tutur Retno Marsudi.
Selain itu, lanjutnya, negara pengirim juga didorong untuk menempatkan lebih banyak polisi/militer perempuan di posisi penting di skala nasional, meningkatkan fasilitas yang diperlukan bagi polisi/militer perempuan, serta menggunakan gender sensitive budget dalam menugaskan polisi/militer perempuan menjadi pasukan perdamaian PBB.
Hal ini menurut Menlu, akan membantu polisi/militer perempuan untuk berkontribusi lebih pada Misi Perdamaian PBB.
Ia juga menegaskan, selama ini, terdapat 2 kendala yang disinyalir menjadi penghambat perempuan berkarir di pasukan perdamaian.
“Satu, karena sedikitnya jumlah polisi/militer perempuan di tiap negara untuk diseleksi. Yang kedua adalah karena tuntutan peran penting perempuan dalam keluarga. Dengan semakin banyaknya polisi/militer perempuan di suatu negara, maka semakin besar pula peluang mereka untuk terpilih menjadi Pasukan Perdamaian PBB,” paparnya.
Pertemuan Menlu ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden sesi ke 73 Sidang Majelis Umum PBB tersebut merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan ASEAN dengan PBB dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian bersama.
Selain itu, pertemuan juga diarahkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama baru antara ASEAN-PBB yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
