Komisi IV DPR Dukung Pengembangan Wisata Alam di Papua
Jakarta |
Program dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengembangan wisata alam di Papua mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Dukungan tersebut disampaikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK Ekoregion Papua, yang diselenggarakan oleh KLHK di Jayapura, Papua, Jumat (2/8).
Rakor yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-74: SDM Unggul Indonesia Maju hari itu dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono, dan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, beserta anggota Komisi IV KRT Darori Wonodipuro, Yus Sudarso, Rahmad Handoyo, Fadholi, dan Kasiyah.
Pada kesempatan itu, Sekjen Bambang Hendroyono pada Rakor menekankan akan pentingnya penyesuaian Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2010-2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, langkah-langkah korektif KLHK sejak tahun 2015-2019, serta arahan penyusunan Rencana Kerja 2020.
“RKTN 2010-2030 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian, dengan RPJMN 2020-2024 dan langkah-langkah korektif yang telah dan akan dilaksanakan KLHK, serta dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja 2020” ujar Bambang.
Kemudian terdapat sesi Komisi IV DPR RI berkesempatan untuk melakukan dialog dengan para peserta usai kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa.
Pada sesi tersebut, Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi Komisi IV DPR RI kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). “Meskipun dengan keterbatasan anggaran dan personil Polisi Kehutanan, namun tetap semangat mengelolaan kawasan konservasi yang luasnya lebih dari 1 juta hektar,” ucapnya.
Saat melakukan kunjungan kerja ke TWA Teluk Youtefa yang merupakan ikon wisata alam masyarakat Jayapura, Komisi IV DPR RI mengusulkan penambahan perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi dengan restoran terapung.
“Perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi restoran terapung yang akan diadakan oleh Balai Besar KSDA Papua ini nantinya dikelola oleh masyarakat Teluk Youtefa. Lebih lanjut, ini juga akan melengkapi fasilitas Jembatan Merah yang telah diresmikan oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu,” ujar anggota Komisi IV, Fadholi.
Anggota Komisi IV Darori Wonodiningrat yang turut hadir juga memberikan masukan kepada KLHK. “Rentang kendali KLHK sangat luas (13 Eselon I) sehingga diperlukan Wakil Menteri LHK. Selain itu, kami juga mengusulkan agar UPT Direktorat Jenderal KSDAE dapat melakukan penegakan hukum di wilayahnya, tidak harus menunggu dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang tidak selalu ada di provinsi atau hanya setingkat Eselon IV,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menambahkan, hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal KSDAE. “Sehingga dapat dilakukan penambahan personil (dengan persetujuan Kemenpan Dan RB), penambahan peralatan, maupun anggaran,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Setjen, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan seluruh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) KLHK di wilayah Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, menanggapi masukan dari Komisi IV DPR RI tersebut, Sekjen Bambang memberikan arahan kepada Sekretaris Ditjen/Irjen/Badan, Kepala Pusat, Kepala Biro dan Kepala UPT KLHK agar menindaklanjuti arahan Anggota Komisi IV DPR RI.
“Dengan pelaporan yang baik, program dan kebijakan KLHK dapat disampaikan kepada publik dan seluruh pihak demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
