Kejagung Gelar Rakor Lacak Aset Perkara Korupsi Dana TWP AD Tahun 2013-2020
Jakarta |
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan ekspose pelacakan aset yang terkait dalam perkara korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013 sampai dengan 2020.
Rakor dan ekspose yang dipimpin langsung Jampidmil Kejagung Anwar Saadi, dilaksanakan di Ruang Pradata Jampidmil Kejagung, di Jakarta, Selasa (14/6).
Pada kesempatan itu Jampidmil Anwar Saadi menyampaikan, bahwa pelacakan aset korupsi TWP AD merupakan tidak lanjut dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD (KSAD) selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk dikembalikan kepada prajurit.
”Upaya dari Tim Pelacakan Aset pada tahap penyidikan telah berhasil melakukan pelacakan dan pengamanan aset yang ada pada para Terdakwa dan pihak-pihak lainnya berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak,” ujarnya.
Diantaranya, sambung Anwar Saadi, kendaraan roda empat, tanah dan bangunan serta surat berharga berupa investasi saham di perusahaan finance dengan total nilai sementara yang diamankan sebesar Rp 54,5 Miliar.
Dijelaskannya, bahwa Tim Pelacakan Asset akan menginventarisir keseluruhan aset yang sudah berhasil diamankan dan berkoordinasi untuk upaya pelacakan aset lainnya.
”Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur, Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad), dan Jaksa akan terus melakukan upaya pelacakan aset yang terkait langsung dan tidak langsung dengan para terdakwa termasuk yang ada pada pihak ketiga sebagai upaya untuk dapat mengembalikan kerugian prajurit,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jampidmil menyampaikan beberapa aset diantaranya berstatus telah dilimpahkan kepada Oditur Militer sebagai barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi dengan Tim Penuntut terdiri dari Oditur Militer Tinggi didampingi Jaksa yang bersidang.
”Selain itu, terdapat barang bukti berupa saham dimana nilai pembelian oleh terdakwa Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI YAK adalah sebesar Rp 25 miliar,” ungkapnya.
Selain Brigjen TNI YAK, tambah Jampidmil Anwar Saadi, dalam perkara ini menetapkan dua orang terdakwa, yakni Terdakwa II NPP yang saat ini dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
”Dari hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Koneksitas dan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tracing Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp133 miliar,” pungkasnya.
Kegiatan rakor dan ekspos hari itu juga dihadiri oleh Direktur Penindakan Brigjen Edi Imron, Direktur Penuntutan Agus Salim, Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur, Puspomad, dan Jaksa serta pejabat staf Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dari Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad), Staf Personel Angkatan Darat (Spersad), Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad), dan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Dikumad) dihadiri juga tim dari Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejagung.
Berita: Gate 13 | Foto: Ist./Puspenkum
