JAM Pembinaan Kejagung Rilis Capaian Kinerja 100 Hari
Jakarta |
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Pembinaan) berhasil mencatat berbagai capaian signifikan dalam mendukung program prioritas Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kurun waktu 100 hari pertama, terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, Kejaksaan RI menampilkan berbagai pencapaian yang mencerminkan peningkatan kinerja, reformasi birokrasi, dan optimalisasi pelayanan publik.
Di bidang perencanaan, JAM Pembinaan berhasil menginisiasi pembentukan tujuh satuan kerja baru dan peningkatan tipologi beberapa Kejaksaan Negeri dari tipe B menjadi tipe A.
Selain itu, telah diusulkan pembentukan jabatan fungsional paralegal sebagai asisten jaksa, yang mencerminkan langkah konkret dalam penguatan organisasi dan tata laksana.
Upaya peningkatan kesejahteraan juga tercermin melalui peningkatan kelas jabatan eselon III dan IV di berbagai wilayah.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama, dengan peningkatan indeksasi di 11 sektor, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Reformasi Hukum, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Selain itu, 21 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sementara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dinobatkan sebagai Unit Pelayanan Publik terbaik dalam kategori inklusif dan ramah kelompok rentan.
Di bidang keuangan, realisasi anggaran pada periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025 mencatat capaian sebesar Rp3,35 triliun untuk tahun anggaran 2024, dengan tambahan Rp418 miliar di awal tahun anggaran 2025. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp270,7 miliar, setara dengan 10,35 persen dari target.
JAM Pembinaan juga menunjukkan keberhasilan dalam manajemen kepegawaian, dengan peningkatan indeks profesionalitas SDM Kejaksaan RI mencapai 83,9 persen (kategori tinggi).
Penilaian sistem merit dalam manajemen ASN memperoleh predikat ‘Sangat Baik’ berdasarkan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebanyak 9.694 formasi CPNS untuk tahun anggaran 2024 juga telah dialokasikan sesuai kebutuhan institusi.
Di bidang perlengkapan, 87,9 persen barang milik negara berada dalam kondisi baik atau rusak ringan namun masih operasional. Tata kelola pengadaan barang dan jasa mencatat peningkatan signifikan dengan indeks terbaru sebesar 87,93 persen.
Pada aspek hukum dan hubungan luar negeri, Kejaksaan menerbitkan 17 produk hukum dan melaksanakan tujuh kerja sama internasional.
Selain itu, beberapa permintaan terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan ekstradisi telah ditindaklanjuti dengan persentase keberhasilan mencapai 100 persen.
Capaian di sektor strategi kebijakan penegakan hukum juga patut diapresiasi
Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti di 25 Kejaksaan Tinggi dan 125 Kejaksaan Negeri, penyelenggaraan seminar nasional tentang kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, serta studi banding pengelolaan jurnal ilmiah.
Dalam pengelolaan data dan teknologi informasi, Kejaksaan RI mencatat perkembangan signifikan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) meraih skor 4,13 dengan predikat ‘Sangat Baik’.
Selain itu, penerapan SPPT-TI mencapai 100 persen dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan sebesar 70,59 persen.
Jaksa Agung memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa atas dedikasi mereka. Harapannya, capaian ini menjadi evaluasi untuk melangkah lebih baik di tahun mendatang.
Kejaksaan RI dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-programnya dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.
Berita: Gate 13 | Foto: Ist./Puspenkum
