DPD RI Bangun Sistem Pengawasan Perda Guna Cegah Pelanggaran
Batam |
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Oesman Sapta mendukung terlaksananya Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ke 3 tahun 2018 di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Oesman menilai, Rakernas tentunya ini akan menjadi kebangkitan bagi daerah-daerah di Indonesia.
“Hari ini merupakan kebangkitan Adeksi. Kebangkitan ini berarti dalam membangun sistem kedepan yang lebih baik terutama Peraturan Daerah (Perda)” ucap Oesman Sapta di Kepulauan Riau, Batam, Selasa (6/3).
Menurut Oesman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan partner utama DPD. Maka dari itu DPD dan DPRD perlu menyatukan pemikiran dan sekaligus pandangan-pandangan yang dapat membangun sistem ini yang lebih baik.
“Dengan ada sistem itu maka pengawasan Perda bisa tertata dengan baik,” ujar Ketua DPD RI itu.
Oesman Sapta juga menegaskan dengan ditambahnya kewenangan DPD dalam UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3). Nantinya setiap sistem ‘Perda’ harus melalui DPD.
“Kita akan membangun sistem dimana harus melalui DPD. Karena itu adalah perintah UU,” jelas senator asal Kalimantan Barat itu.
Namun kendati demikian, peluang pelanggaran-pelanggaran tentu akan lebih kecil. Namun bukan bukan berarti pelanggaran itu akan hilang. “Lebih kecil tapi bukan pelanggaran itu akan hilang,” tuturnya.
Terkait banyaknya anggota DPRD yang tertangkap, Ketua DPD ini menanggapi perlunya ditingkatkan kewaspadaan, disamping juga kebersihan anggotanya juga harus betul-betul terseleksi.
“Terpenting perlu juga ada kesadaran nasional. Maka jangan sampailah seperti itu terjadi lagi karena ini memalukan,” sebutnya.
Dengan demikian, sambung Oesman, daerah akan sejahtera, otomatis Bangsa Indonesia akan sejahtera. “Bila anda ingin melihat Indonesia makmur maka sejahterakanlah daerah. Jadi bukan dilihat dari Jakarta,” kata Oesman Sapta dihadapan seribu peserta Adeksi.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam menambahkan bahwa saat ini di era kepemimpinan Ketua DPD Oesman Sapta bahwa DPD mereformasikan diri.
Dengan ditambahnya kewenangan DPD maka akan membenahkam sistem. “Ini merupakan suatu keputusan politik yang luar biasa,” pungkasnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
