BMKG dan KLHK Pastikan Tidak Ada Asap Karhutla yang Melintasi Malaysia

Jakarta |
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengemukakan, bahwa berdasarkan pengamatan BMKG dari Citra Satelit Himawari dan Satelit Sentinel, teridentifikasi adanya peningkatan jumlah titik-titik panas secara mencolok di beberapa wilayah ASEAN.

Namun peningkatan tersebut tidak hektarenya terjadi di Indonesia, juga terjadi di Semenanjung Malaysia dan sebagian Vietnam. Aktivitas tersebut memicu peningkatan kabut asap yang menyebar secara lokal di wilayah masing-masing, dan tidak menyebabkan terjadinya asap lintas batas (transbondary hektareze).

“Berdasarkan pengamatan citra satelit Himawari-8 dan analisis Geohotspot BMKG, asap yang terdeteksi di Semenanjung Malaysia tanggal 5-7 September 2019 berasal dari lokal hotspot,” ujar Dwikorita Karnawati, saat menggelar jumpa pers bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BMKG, di gedung KLHK, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Dwikorita, jika lokal hotspot yang menimbulkan asap di semenanjung Malaysia karena terjadi lonjakan signifikan jumlah hotspot yang hektarempir merata di wilayah Semenanjung Malaysia pada tanggal 6 September 2019, sebanyak 1.038 titik panas menjadi 1.423 titik panas pada tanggal 7 September 2019.

Sementara itu di wilayah Riau dan perbatasan Sumatera Timur dengan Malaysia terjadi kebalikannya, yaitu penurunan jumlah titik panas secara signifikan, dari 869 titik panas dari tanggal 6 September menjadi 544 titik panas pada tanggal 7 September.

Kondisi arah angin juga tidak memungkinkan adanya asap lintas batas dari Indonesia karena sejak tanggal 5 September hingga 9 September arah angin di wilayah perbatasan Riau dengan Semenanjung Malaysia cenderung bergerak dari arah Tenggara ke Barat Laut dengan kecepatan 5 sampai 10 knot, sehingga kabut asap dari Karhutla di Indonesia (Riau) tidak akan mencapai wilayah Malaysia dan Singapura.

“Asap di Sumatera (Riau) tidak terdeteksi melintasi Selat Malaka karena terhektarelang oleh angin kencang dan dominan di Selat Malaka yang bergerak dari arah Tenggara ke Barat Laut,” tambah Dwi.

Sementara itu untuk hotspot di wilayah Serawak dan Kalimantan Barat, Dwi menjelaskan jika berdasarkan analisis dari citra satelit Himawari dan analisis Geohotspot BMKG, terdeteksi terjadi lonjakan titik panas di Serawak dan Kalimantan Barat pada tanggal 4 September 2019.

Namun demikian meski sempat terjadi penurunan titik panas pada tanggal 8 September 2019 di Serawak, namun meningkat kembali pada tanggal 9 September 2019.

“Sementara untuk di Kalimantan Barat terjadi penurunan titik panas dari tanggal 8 September 2019 ke 9 September 2019. Artinya jika terjadi asap di wilayah Serawak itu disebabkan oleh lokal hotspot di wilayah Serawak yang ternyata jumlahnya juga meningkat terus beberapa hektareri terakhir,” jelasnya.

Untuk asap yang berasal dari hotspot di Serawak, sambung Dwi, Semenanjung Malaysia dan Kalimantan Barat ini diperkirakan terakumulasi di perairan Laut Cina Selatan karena ada dorongan angin dari arah Tenggara ke Barat Laut.

“Data dan fakta tersebut semakin menjelaskan bahwa tidak terjadi asap lintas batas (transbondary hektareze) yang berasal dari kejadian Karhutla di Indonesia,” pungkasnya.

Terkait hektarel tersebut, Dirjen Pengendalian Perubahektaren Iklim (PPI) KLHK Ruandhektare Agung Sugardiman juga menjelaskan, bahwa kejadian karhutla yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 masih normal.

“Apa yg terjadi di kita ini merupakan fluktuasi tahunan yang biasa terjadi di Indonesia, ini masih di bawah dari Business As Usual (BAU) yang biasa terjadi di Indonesia. Hektarel ini karena Pemerintah Indonesia telah merubah paradigma dari pemadaman menjadi pencegahektaren,” ujar Ruandhektare.

Data KLHK sampai 31 Agustus 2019 menunjukkan luas areal lahektaren dan hutan yang terbakar seluas 328 ribu hektare yang berarti masih 35 persen lebih rendah dari luas areal terbakar pada tahun 2018 yang mencapai 510 hektare.

Luas areal terbakar tahun 2019 itu terbagi di lahektaren gambut seluas 89 ribu, dan di lahektaren tanah mineral seluas 239 ribu hektare. Data ini mengkonfirmasi jika perlindungan areal gambut di Indonesia lebih baik karena luas areal terbakar tidak didominasi pada areal gambut yang sulit dipadamkan melainkan di tanah-tanah mineral yang relatif lebih mudah dipadamkan.

Kemudian untuk 2 bulan kedepan ditambahkan oleh BMKG jika pada Bulan Oktober hingga pertengahektaren Bulan November kondisi kemungkinan terjadinya hotspot masih cukup tinggi, hektarel ini karena pengaruh musim kemarau yang lebih panjang.

Namun demikian BMKG bersama BNPB telah bersiap melakukan hujan buatan, bibit-bibit awan sudah mulai ada, sehingga sudah bisa dilakukan pembuatan hujan buatan. Di Riau dan Palembang sudah dilakukan pembuatan hujan buatan, untuk Kalimantan Barat masih menunggu terbentuknya bibit awan guna penyemaian garam untuk hujan buatan.

Kegiatan modifikasi cuaca (TMC) dengan pembuatan hujan buatan hingga tanggal 6 September 2019 telah dilakukan 207 kali sorti dengan jumlah garam yang ditaburkan mencapai 160.816 kg.

Lalu untuk Penegakan hukum, KLHK bekerja sama dengan Kepolisian RI telah melakukan upaya penegakan hukum kepada perusahektarean yang diduga lalai dalam menjaga arealnya dari kebakaran.

Ada total 18 perusahektarean yang telah disegel arealnya, rinciannya di Kalimantan Barat sebanyak 10 perusahektarean, di Jambi 1 perusahektarean, di Riau ada 3 perusahektarean dan di Kalimantan Tengah ada 4 perusahektarean.

Berita: Mh | Foto: Istimewa