Aviation Government

Oleh K. Haryanto* 

SETELAH era globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas, kini kita memasuki era disruption yang memaksa dunia usaha merekayasa model bisnisnya (yang konvensional) berhadapan dengan business online. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa ditutup, karena keuntungan di comfort zone yang selama ini dinikmati tiba-tiba tergerus dan terus merugi.

Sesungguhnya dalam konteks itu, industries bisa tetap tegar, karena dengan teknologi informasi (TI) yang menjadi “ajian” para pemenang di era disruption hanya persoalan bagaimana cara produk-produk itu sampai ke masyarakat. Jadi hanya persoalan distribusi. Sehingga yang dipotong hanyalah jasa-jasa pada rantai bisnis (business chain), bukan menghilangkan produk-produk fisiknya.

Itu artinya industri yang menjadi market leader yang mampu menjaga pelanggan setiannya tidak akan tergoyahkan. Dalam hal ini industri yang akan bertahan adalah antara lain properti, manufaktur, agrikultur, dan kepariwisataan. Karena produk-produk industri ini tidak bisa disubtitusi.

Industri-industri pengahasil renewable products inilah yang harus dijaga dan terus dikembangkan oleh negara secara radikal, revolusioner dan berkelanjutan. Sebab hanya dengan demikian itu, maka pondasi ekonomi kerakyatan dapat diselamatkan dan diperkokoh.

Sedikitnya ada tiga hal yang dapat dicapai dengan kuatnya industri-industri itu. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pangan, sandang, papan, dan energi terbarukan yang  tak tergantikan, atau tetap dibutuhkan. Untuk itu, industri-industri ini harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan sain dan teknologi. Ini hanya mungkin jika kebijakan bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan vokasi dikembangkan, atau dijadikan pendukung kebijakan pembangunan industri-industri tersebut. Sehingga jika hendak menata kembali fakultas, jurusan, program studi, dan vokasi di perguruan tinggi bisa merujuk pada industri-industri yang akan dijadikan “andalan” untuk memenuhi kebutuhan domestik, atau  persaingan ekspor.

Kedua, kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan lingkungan. Dalam hal ini negara, bahkan pemerintah daerah sudah harus mulai memikirkan dimana suatu saat nanti ada kemungkinan sudah tidak bisa mengimpor, atau mendistribusikan lagi produk-produk industri tersebut karena perubahan cuaca, dan atau karena negara-negara yang sebelumnya menjadi pengekspor hanya mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Misalnya, Thailand dan Vietnam yang selama ini menjadi pengekspor beras ke Indonesia, bisa saja karena musim kemarau yang panjang, dan produksi berasnya menurun tidak dapat lagi mengekspor karena hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri. Demikian juga karena kemarau yang berkepanjangan, beberapa wilayah yang menjadi lumbung pangan di negara kita mengalami kekeringan sehingga gagal panen dan “paceklik.” Akibatnya, karena tidak ada persiapan atau tidak ada usaha untuk mengembangkan sarana dan teknologi untuk mendukung irigasi, kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padahal permasalahan air seperti ini tidak perlu terjadi. Karena dengan 2/3 luas wilayah negara adalah air maka, sesungguhnya tidak sulit untuk mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Dalam hal ini kita bisa melakukan benchmark atas sukses Saudi Arabia. Di mana meskipun negara ini memiliki curah hujan rendah, tapi berhasil dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mengolah air laut untuk kebutuhan pertanian dan penghijauan.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan domestik dan penciptaan lapangan kerja penuh. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Ini berarti bahwa kita merupakan potensi pasar yang besar, sehingga industri-industri yang tidak memerlukan teknologi tinggi ini bisa dibangun untuk mencukupi kebutuhan dasar domestik dalam kuantitas sangat besar. Oleh karenanya, dengan tanpa harus berkompetisi dalam pasar internasional, industri-industri itu akan tumbuh berkembang, menguntungkan dan berkelanjutan. Dan juga akan mensejahterakan rakyat, karena akan menciptakan lapangan kerja penuh dan memberikan penghasilan serta jaminan sosial kepada masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian, maka untuk mendukung teknologi industri-industri tersebut dapat ditempuh melalui alih teknologi yang cepat, dan atau mengembangkannya sendiri, serta keberanian untuk mengurangi impor secara bertahap hingga swasembada, terutama untuk pangan, sandang, papan dan energi. Dan ini tidak mungkin dapat terwujud jika negara tidak membuat kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan radikal-revolusioner.

Terkait dengan itu, negara tidak perlu terpengaruh dengan dinamika perkembangan sain dan teknologi serta kemajuan negara tetangga atau negara lain yang lebih maju. Karena tujuan kita adalah terwujudnya swasembada sandang, pangan, papan, dan energi. Sejalan dengan ini adalah terwujudnya lapangan kerja penuh, atau full employment dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu negara harus membuat kebijakan untuk membatasi pengaruh revolusi keempat, atau era disruption. Artinya penggunaan teknologi elektronik atau teknologi informasi dibatasi hanya untuk pelayanan publik yang terkait dengan ease doing business, tidak menyeluruh pada semua sektor. Karena hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, terutama mereka yang bekerja di kegiatan usaha jasa distribusi, sales, percetakan dan sejenisnya, yang akan beralih ke bisnis online terutama di bidang transportasi (gojek dan grab). Di mana dalam jangka panjang, peralihan profesi itu akan melemahkan daya saing bangsa.

Melihat potret relasi pemerintah, bisnis dan masyarakat yang seharusnya seperti itu, mengingatkan pada beberapa maskapai penerbangan (di tanah air) yang berkompetisi, seperti Garuda Indonesia, Citilink, Lion, dan AirAsia. Bisa saja penerbangan tujuannya sama, tetapi pelayanannya berbeda. Garuda Indonesia yang biayanya relatif lebih mahal pelayanannya seperti welfare state, atau negara kesejahteraan. Di mana meskipun ada sejumlah kalangan atas tertentu (mereka yang duduk di business class), tetapi semua penumpang kelas ekonomi mendapat pelayanan, makanan dan minuman yang sama. Sementara untuk tiga penerbangan lainnya, yakni Citilink, Lion dan AirAsia pelayannya seperti negara liberal-kapitalis. Di mana mereka mendapat pelayanan yang sama, tetapi penumpang secara demokratis boleh menikmati makanan dan minuman sesuai selera dengan membayar sendiri.

Yang pasti sebagai suatu pemerintahan, aviation government, keempat penerbangan itu untuk mencapai tujuannya dipimpin oleh seorang pilot dan co-pilot yang strong leadership, memiliki tujuan yang jelas, mengikuti peta jalan atau roadmap, dengan dibantu oleh crew yang memiliki keahlian dan tugas sesuai bidangnya. Meskipun demikian mereka dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan empat nilai utama, yaitu accountability, transparency, predictability dan participation. Ini dimulai sejak sebelum terbang, selama penerbangan, ketika saat akan mendarat dan setelah mendarat. Sehingga masyarakat penumpang akan mengerti tujuannya dengan jelas, apa yang harus dilakukan atau taati, dan berapa waktu yang diperlukan, serta kenyamanan selama penerbangan. Bahkan ketika terjadi guncangan atau badai yang membuat tidak nyaman atau panik masyarakat “pemerintahan penerbangan” itu, maka presiden penerbangan (baca pilot) dengan sigap menunjukkan sikap melindungi kepada seluruh masyararakat penumpang, dan segera memberikan informasi tentang keadaan yang sesungguhnya terjadi, serta meminta seluruh masyarakat penumpang untuk berpartisipasi sesuai perintah presiden. Akibatnya relasi pilot, crew dan penumpang itu selalu harmoni dan efektif dalam mencapai tujuan.

Untuk itu jika suatu negara berkembang ingin ‘terbang’ cepat mencapai tujuan nasionalnya, maka pemerintah harus mampu membangun aviation government, yang memungkinkan terciptanya relasi pemerintah, bisnis, dan masyarakat yang  harmoni dengan strong leadership. Jepang, dan negara-negara industri baru (Newly Industrializing Countries) telah membuktikan hal itu (16/9/2017).

*Penulis adalah Pendiri Indonesia Future Institute (IFI)