Antisipasi Tumpang Tindih Lahan, Geoportal Kebijakan Satu Peta Diluncurkan
Jakarta |
Indonesia terlalu banyak terjadi tumpang tindih (overlapping) pemanfaatan lahan. Di Pulau Kalimantan, terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai di batasan-batasan desa atau kecamatan.
Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional.
Diharapkan dengan diluncurkannya Kebijakan Satu Peta (one map policy), masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa diselesaikan.
“Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan, karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran one map policy, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut Jokowi, one map policy juga akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail.
“Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” sebutnya.
Disebutkan oleh Jokowi, kenapa bertahun-tahun Kebijakan Satu Peta ini tidak terealisasi, karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, serta kekhawatiran-kekhawatiran.
“Kalau saya enggak khawatir. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti, tapi yang bisa buka hanya saya,” ucap Presiden seraya menambahkan, ke depan juga dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi ada izin lokasi.
Ditegaskan oleh Presiden Jokowi, pemerintah sudah berkomitmen Kebijakan Satu Peta ini harus jalan. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, akan ada satu standar, satu referensi.
“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegasnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Ilustrasi
