KKI VII, Pengelolaan Sektor Kehutanan Harus Terus Dioptimalkan
Jakarta |
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim.
Hal ini disampaikannya saat pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII (KKI VII) dengan tema ’Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya’, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (28/6).
KKI VII dihadiri oleh Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Koperasi (Menkop) dan UMKM, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), dan perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.
Seluruh elemen yang terdapat dalam KKI VII, terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia.
“KKI VII dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Siti.
Dirinya juga berharap kongres ini menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.
”KKI VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia,” tuturnya.
Menurut Siti, komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan.
“Dalam menjawab tantangan global tersebut, diperlukan langkah-langkah terobosan, inovasi dan kolaborasi dan upaya untuk percepatan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim, serta mengoptimalkan sumber daya ilmu pengetahuan dalam kelola kebumian untuk penyelesaian dan upaya-upaya untuk keberlanjutan dan kesejahteraan dimana bumi merupakan titipan yang harus kita jaga dan rawat bersama untuk warisan anak cucu kita,” ucapnya.
Sejalan dengan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung optimalisasi usaha-usaha kehutanan khususnya di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan guncangan di masyarakat terutama terkait meningkatnya biaya hidup karena kenaikan harga barang dan energi.
Ia menyebutkan jika multiusaha kehutanan yang telah dicetuskan oleh Kementerian LHK sebagai kebijakan baru yang baik terutama untuk pemanfaatan hutan secara integrasi dan berbasis elektronik. Multiusaha kehutanan menjadi harapan baru untuk mengembalikan kejayaan sektor kehutanan.
“Multiusaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha kehutanan yang selama ini telah berjalan, dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi rill terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan, kemudian peningkatan areal efektif bisa ditingkatkan. Meskipun pasar kayu tentu relatif bisa turun, namun dari segi pasar prodak hilirnya terus meningkat selama kebutuhan papan kayu dunia masih diperlukan,” ujar Menko Airlangga.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi yang juga hadir mengungkapkan yang paling esensial pada saat ini adalah negara meletakkan kembali hutan sebagai sumber spiritualitas manusia Indonesia.
Menurutnya hutan telah melahirkan identitas kebudayaan, dan tata peri kehidupan bangsa yang menjadi sendi dasar dari kebinekaan Indonesia.
”Untuk itu Negara harus memberikan perlindungan terhadap hutan agar kelestarianya dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,” katanya.
Kemudian dalam mensejahterkan masyarakat secara adil dan merata, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk memberikan akses kelola lahan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui konsep perhutanan sosial.
”Akses ini salah satunya telah mendorong tumbuhnya Usaha Menengah Kecil Mandiri di masyarakat khususnya di bidang pertanian dan kehutanan,” imbuh Dedi Mulyadi.
Menkop UMKM Teten Masduki yang juga hadir dalam pembukaan KKI VII berujar jika konsep perhutanan sosial telah menjadi titik kesejahteraan baru bagi masyarakat.
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani yang juga hadir menyoroti tentang upaya Indonesia mewujudkan komitmen penanganan perubahan iklim yang telah tercatat di dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
”Alokasi dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi GRK di Indonesia sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan kerja sama internasional pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai Rp 4.002 triliun,” paparnya.
Untuk mewujudkan komitmen ini, lanjut Sri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal telah didesain untuk mendukung implementasi ekonomi hijau.
”Berbagai instrumen fiskal lainnya juga dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas serta investasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan, seperti pemberian insentif pajak di sektor ekonomi hijau, kebijakan budget tagging oleh pemerintah pusat dan daerah, hingga skema pembiayaan hijau,” sebutnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyatakan jika Indonesia telah melakukan inovasi dan menjadi pelopor negara berkembang pertama yang menciptakan portofolio investasi hijau. Upaya ini diinisiasikan pada tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk green bond dan juga green sukuk.
Di samping itu, tambahnya, beberapa institusi juga telah dibentuk untuk menjalankan fungsi pembiayaan terhadap pengelolaan lingkungan dan ekonomi hijau.
“Inilah bentuk keseriusan dan kerja sama kita semua untuk memelihara serta melestarikan lingkungan hidup bagi para generasi penerus kita,” tegas Sri.
Lebih lanjut Menkeu menyatakan bahwa saat ini dalam berbicara komitmen terhadap NDC dan climate change dunia bergerak sesuai kondisi geopolitiknya. Di tengah konflik Ukraina dan Rusia komitmen terhadap climate change saat ini juga terus berusaha ditekan.
“Dengan kondisi geopolitik ini tidak berarti Indonesia harus meng-cancel semua komitmen terhadap climate change kita. Justru kita bisa bermain lebih cantik dan smart di dunia internasional. Indonesia perlu untuk terus bermain bersama antar sektor untuk bisa memainkan secara smart dan baik di Internasional,” pungkasnya.
Sementara itu Wamen I BUMN Pahala Mansyuri menyoroti terkait pengelolaan BUMN Perum Perhutani yang mendapat kepercayaan mengelola hutan produksi di Pulau Jawa.
”Perum Perhutani diarahkan untuk terus berinovasi, mengembangkan bisnis model baru agar dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat secara lebih baik kedepannya,” tandasnya.
KKI VII adalah puncak dari rangkaian perhelatan Kongres Kehutanan yang diawali dengan kegiatan Pra-Kongres dan temu diskusi dengan segenap stakeholders Dewan Kehutanan Nasional (DKN) di tujuh regional yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
KKI VII ini akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 28-30 Juni 2022.
Pada hari kedua akan dilakukan Sidang Pleno dan Persidangan pada tiap kamar yang bertujuan untuk merumuskan berbagai program-program prioritas dan Garis-Garis Besar Haluan Kehutanan, serta penentuan usulan calon anggota DKN periode selanjutnya.
Pada hari ketiga akan dilakukan sidang pleno lanjutan dan pemaparan program prioritas. Selanjutnya akan dilakukan pelantikan anggota DKN masa bakti 2021-2026 serta penutupan.
Selain acara kongres, juga digelar pameran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang diikuti perwakilan 5 kamar.
Turut hadir dalam pembukaan KKI VII Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, jajaran eselon I KLHK, para akademisi, business leaders, aktivis dan kelompok masyarakat.
Berita: Red/Mh | Foto: Ist.
