Wapres JK: Pemerintah yang Terbuka, Dapat Tangkal Berita Tidak Benar
Jakarta |
Komisi Informasi (KI) Pusat memberikan penghargaan kepada 64 Badan Publik (BP) dari seluruh Indonesia pada tahun 2017.
Sebanyak tujuh kategori penghargaan yang diberikan, antara lain kategori Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah yang terbuka dapat menangkal berita yang tidak benar.
“Sehingga pemerintah dan lembaga lainnya atau Badan Publik (BP) harus membuka dirinya,” ujar Jusuf Kalla kepada BP yang mendapatkan anugerah, dilansir laman komisiinformasi.go.id.
Menurutnya, paska reformasi di tanah air ada dua nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pertama demokrasi, dan kedua hak azasi manusia,” tutur Wapres JK.
Dijelaskan oleh Wapres Jusuf Kalla, dalam demokrasi dikenal adanya keterbukaan karena tidak ada demokrasi tanpa keterbukaan. “Karena itu pemerintah dan lembaga harus membuka dirinya, agar bisa diketahui masyarakat seluas-luasnya,” sebutnya.
Di jaman sekarang, sambung Kalla, telah terjadi perkemangan teknologi yang pesat sekali. “Bisa dibayangkan jika kabar yang beredar adalah berita yang tidak pasti. Karena itu dengan keterbukaan Badan Publik kita bisa pastikan berita yang terima adalah yang benar,” pungkasnya.
Pada pemberian penghargaan tahunan itu, KI Pusat mengundang seluruh BP yang mendapatkan penghargaan, KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta Non-Governmental Organization (NGO) pegiat keterbukaan informasi publik.
Tampak hadir Ketua KI Pusat Tulus Subardjono, Wakil Ketua Gede Narayana Sunarkha, Kepada Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, Kepala Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Wafa Patria Umma, Kepala Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Komisioner Hendra J Kede, dan Romanus Ndau Lendong serta Sekretaris KI Pusat Hendra Purnama.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/Ilustrasi
