Wagub Cok Ace Hadiri Rakorwasda 2019 di Surakarta
Denpasar |
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Rakorwasda) Secara Nasional Tahun 2019, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (25/9).
Rakorwasda Nasional tahun ini mengambil tema “APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah-red) Unggul Cegah Korupsi”.
Pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadiran Wakil Kepala Daerah merupakan aktualisasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah adalah mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
Menurut Mendagri, tema Rakorwasda kali ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR RI 16 Agustus 2019.
“Yang meminta agar kita mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, efisien, gesit, lincah,dan cekatan,” ujar Tjahjo dalam sambutannya, yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.
Ia juga menambahkan, salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan tata kelola yang baik adalah efektifitas pengawasan internal.
Mendagri menggarisbawahi tiga semangat yang terkandung dalam Tema Rakorwasda nasional Tahun 2019 kali ini. Pertama yaitu semangat menghadirkan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SDM APIP) yang unggul.
“Kedua, semangat menghadirkan APIP yang profesional dan ketiga, semangat menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas kerja,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, komitmen kepala daerah menjadi kunci agar pemerintah daerah bisa bekerja dengan baik. “Bisa melakukan pengawasan dengan independen, bisa melakukan pengawasan dengan profesional dan obyektif,” katanya.
Dirinya berharap ketika APIP bisa bekerja profesional dan anggarannya terpenuhi, laporan yang diterima KPK yang setiap tahunnya mencapai 6-7 ribu laporan bisa didistribusikan kepada inspektorat dan KPK yang akan mensupervisi.
“Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPK dan pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya korupsi,” harapnya.
Selain dihadiri Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dan Ketua KPK Alexander Marwata, acara juga dihadiri sebanyak 19 orang Wakil Kepala Daerah.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Humas
