Presiden Kunjungi PLN Pusat, Plt Dirut: Kami Mohon Maaf Pak, Prosesnya Lambat

Jakarta |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8) pagi.

Kedatangan Jokowi terkait padamnya listrik di sejumlah wilayah Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat. Setiba dilokasi, presiden beserta rombongan disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT PLN Sripeni Intan Cahyani.

Menurut Jokowi, dirinya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total yang terjadi pada Minggu kemarin. Ia mengingatkan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar.

“Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Presiden Jokowi di hadapan para petinggi PT PLN.

Disampaikan oleh Jokowi, bahwa peristiwa serupa pernah terjadi 17 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 ketika terjadi pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi.

“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu.

“Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”ucapnya.

Ditegaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa yang paling penting untuk diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, jangan sampai kejadian lagi. “Itu saja permintaan dari saya,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Dirut PT PLN Sripeni Intan Cahyani menyampaikan, bahwa penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (KV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah.

Sejak kemarin telah dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk memulihkan pasokan listrik di Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat. “Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat,” kata Sripeni saat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi .

Seharusnya, sambung Sripeni, proses perbaikan gangguan itu hanya memerlukan waktu 4 jam untuk kemudian di start kembali. Namun hal itu tidak bisa dicapai karena semua pembangkit yang berfungsi sebagai pemasok dalam kondisi cold start.

“Jadi mesin sudah dingin, sehingga saat ini yang bisa kami prediksikan karena kami bisa memulihkan dalam waktu 4 jam dengan beroperasinya PLTU Suralaya yaitu 2800 Mega yang cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten, kemudian menjadi mundur karena baru tadi pagi pukul 3 artinya lebih dari 8 jam karena sudah dingin,”ungkapnya.

Sebelumnya Sripeni mengemukakan, bahwa sistem kelistrikan di Jawa-Bali ini terdapat dua sistem yaitu sistem utara dan sistem selatan, dimana sistem transmisi ini ada masing-masing adalah 2 sirkuit, 2 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan. Totalnya ada 4 sirkuit atau 4 jaringan yang menjadi backbone yaitu jaringan 500 KV.

“Artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah 1 line yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan 2 sirkuit sekaligus. Memang ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi,” paparnya.

Untuk itu atas nama direksi, Plt Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani memohon maaf atas kelambatan proses perbaikan pemadaman listrik di seluruh wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat itu.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Humas