Persiapan KTT G20 2022 di Bali, Pemerintah Komitmen Sukseskan Aksi GILAsSAMPAH
Jakarta |
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendampingan dalam rangka percepatan penanganan sampah di Bali. Langkah ini penting, mengingat Bali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022.
Sebanyak 10 kementerian dan lembaga (KL) pemerintah non kementerian berkomitmen untuk menyukseskan aksi Gerakan Inovasi Langsung Tuntaskan Sampah (GILAsSAMPAH) di Bali.
Dukungan itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri) Bidang Keamanan dan Hukum Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar Kemendagri, di Jakarta, Kamis (14/4).
“Sampah telah menjadi salah satu isu global, termasuk menjadi persoalan di Bali yang menjadi destinasi wisata dunia, dan tempat penyelenggaraan kegiatan internasional, pemerintah ingin menuntaskan persoalan sampah yang ada di Bali,” ujarnya.
Dituturkan oleh Mahendra, catatan permasalahan pengelolaan sampah di Bali diantaranya belum adanya standarisasi dari produk kompos hasil olahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menerapkan sistem reuse, reduce, dan recycle (3R) serta sudah penuhnya sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali.
“Banyak TP3SR yang belum mandiri secara finansial. TPA Regional Suwung sudah over kapasitas dan akan segera ditutup, namun saat ini sedang dibangun tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang perlu percepatan, dan perlu manajemen pengelolaan yang baik,” jelasnya.
Sementara di lain sisi, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah, diantaranya paradigma masyarakat dalam melihat sampah dan kesadaran masyarakat mulai di tingkat rumah.
”Idealnya sedari awal sudah melakukan pemilahan sampah sesuai katagorinya, misalnya organik dan non organik. Pemilahan itu dapat memudahkan pengelolaan sampah di TP3SR,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pengelolaan sampah di Kawasan Sarbagita memerlukan inovasi dan percepatan, sebagai persiapan penyelenggaraan KTT G20 pada Oktober 2022 mendatang.
“Kemendagri juga mengerahkan jajaran pemda dan membentuk tim untuk memfasilitasi pemerintah provinsi (pemprov) di Kawasan Sarbagita dalam percepatan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Peluncuran gerakan GILAsSAMPAH yang akan dihadiri 1.000 relawan di Bali pada Minggu (17/4), merupakan salah satu aksi yang diharapkan dapat memberikan edukasi dan membangun kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat melalui inovasi pengelolaan sampah.
Aksi utama GILAsSAMPAH itu dengan melakukan kegiatan membersihkan pantai secara massal di Pantai Jerman Kuta di Kabupaten Badung, Bali.
Deklarasi GILAsSAMPAH kemudian akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Indonesia International Waste Expo (IIWAS) di Park Mall 23 Kuta, Bali. Ekspo tersebut merupakan kolaborasi antara Kemendagri dengan Trisenses Bali 2022 dan Pemprov Bali.
Mahendra menambahkan, akselerasi penanganan sampah di Kawasan Sarbagita meliputi pembangunan tiga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang saat ini sedang berlangsung. Tim Pendampingan Kemendagri bertugas untuk memastikan agar penyelesaian itu sesuai jadwal.
”Tim Kemendagri akan memfasilitasi pemda Kawasan Sarbagita dalam membangun pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan dari hulu ke hilir, serta berkelanjutan di atas basis ekonomi sirkular,” kata Stafsus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum itu.
Dirinya merinci, sepuluh kementerian atau lembaga tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
”Selanjutnya ialah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kemendagri selaku inisiator gerakan tersebut,” paparnya.
Terakhir, Sang Made Mahendra Jaya yang juga selaku Ketua Tim Pendampingan Kemendagri untuk Percepatan Penanganan Sampah menyampaikan, bahwa penanganan sampah di Bali perlu diselesaikan secara bersama-sama dengan berbagai pihak.
Ia menggarisbawahi, kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), hingga Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat perlu dibangun.
“Ada celah untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah sampah di Bali. Saya melihat ada target yang besar untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali, jadi kami di sini berharap pemda ada kebijakan yang besar. Kami dari Kemendagri mencoba mendampingi,” tutupnya.
Optimis Tuntaskan Persoalan Sampah
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Plt Dirjen Bangda) Kemendagri Sugeng Hariyono mengemukakan, pihaknya bersama pemda di Bali optimistis mampu menuntaskan persoalan sampah menjelang pelaksanaan puncak KTT G20 2022.
“Terutama terkait dengan aspek lingkungan, karena salah satu isu besar di dalam G20 adalah terkait dengan aspek lingkungan. Kemendagri memberikan perhatian terkait aspek lingkungan di Bali, khususnya dalam hal penanganan sampah yang ada di kawasan Sarbagita Bali (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan),” ucapnya.
Menurutnya, Bali itu selain akan menjadi destinasi para pemimpin dunia dan undangan dari seluruh dunia juga akan dijadikan semacam etalase atau showcasenya.
”Tempat yang akan dijadikan semacam benchmark atau perbandingan oleh banyak negara di dunia, terutama terkait aspek lingkungan,” pungkas Sugeng Hariyono.
Berita: Gate 13 | Foto: Ist.
