Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020, Pemkot Depok Gelar Zoom Meeting
Depok |
Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar acara sosialisasi pendidikan anti korupsi via zoom meeting, Senin (14/12).
Acara yang bertemakan ‘Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dan Impelementasi Pengendalian Gratifikasi dalam Rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Kota Depok Tahun 2020’ dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono.
Kepada awak media, Sekda Hardiono mengatakan bahwa acara zoom meeting yang digelar hari itu merupakan bentuk kegiatan sosialisasi anti korupsi di kota Depok.
“Kegiatan upaya pencegahan korupsi harus terus menerus dilaksanakan baik melalui sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ujarnya di Depok, Jawa Barat, Senin (14/12).
Untuk konteks Kota Depok, Hardiono membeberkan beberapa langkah dan upaya untuk pencegahan terjadinya korupsi khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta tersebut.
Salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi, menurut Hardiono adalah membekali para jajarannya untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun, karena masih termasuk dalam ranah korupsi.
“Pertama adalah membangun mental ASN agar mampu menolak gratifikasi dan tidak berperilaku korup,” ujar lulusan Universitas Indonesia (UI) yang sempat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.
Ke dua, sambungnya, dalam melakukan pelayanan masyarakat adalah dengan mengurangi tatap muka atau pertemuan secara langsung.
“Kemudian yang ke tiga adalah melakukan lelang jabatan, dan keempat selalu menggunakan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk perencanaan dan penganggaran,” tambah Hardiono, yang sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) di Kota Belimbing tersebut.
Sekda Kota Depok itu juga mengatakan, bahwa dalam upaya pencegahan tidak hanya ditekankan di dalam lingkungan pemkot saja, namun juga pada tataran perangkat daerah.
“Terakhir atau yang ke lima adalah mendorong Perangkat Daerah mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” pungkas Hardiono.
Berita: Mh | Foto: Ist.
