Pemerintah Tidak Akan Korbankan Lingkungan Demi Ekonomi
Jakarta |
Pemerintah tidak akan mengorbankan lingkungan demi kemajuan ekonomi. Tapi ada equilibrium yang dicari, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dalam acara Diskusi Panel Institute Essential Services Reform (IESR) bertema Strategi Indonesia Menuju Perekonomian Nir Emisi 2050, di Jakarta, Selasa (19/11).
“Indonesia berkomitmen untuk energi baru terbarukan atau EBT, dan konsisten untuk melaksanakan itu. Saya garis bawahi di sini, saya tidak akan pernah membuat kebijakan yang mencederai anak cucu saya,” katanya.
Menurut Luhut, potensi dari EBT di Indonesia masih sangat besar, namun belum digarap optimal, seperti, Panas Bumi dari yang tersedia 17,5 GW dan pemanfaatan baru 1,95 GW, Micro Hydro potensi sebesar 94,3 GW pemanfaatan 0,03 GW, Bio Energi potensi 32,6 GW dan pemanfaatan Bio Massa hanya 1,859 GW.
“Saat ini yang kita manfaatkan masih rendah, kepada kalian generasi muda, ayo ini masalah sekaligus potensi, identifikasi masalahnya, setelah diidentifikasi masalahnya, baru tentukan siapa dan berbuat apa. Di era kalian lah nantinya yang akan menikmatinya,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Luhut, juga memiliki program Bio Diesel untuk meningkatkan pemenuhan EBT non-listrik, dimulai dari program bauran energi sejak tahun 2006 yaitu B7,5, B20 di tahun 2018 dan B50 ditargetkan akan dimulai di 2020.
Dijelaskan oleh Luhut, bahwa setelah B20, nanti per 1 Desember pemerintah akan buat B30. Kemudian tahun depan akan dibuat B40, lanjut B50 kemudian B100. Setelah itu jalan semua, menurut Luhut terjadi equlibrium jumlah produksi palm oil dengan penggunaan dalam negeri hampir sama jumlahnya.
“Dampaknya 17,5 juta petani sawit kita akan menikmati harga sawit yang bagus, itu membuat angka kemiskinan kita akan menurun,” tambah Menko Luhut.
Selanjutnya, ia menyatakan Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen. Kedua hal tersebut menurutnya, terus dikerjakan oleh Pemerintah secara bersungguh-sungguh, di antaranya dengan program re-planting, rehabilitasi mangrove dan peat land (lahan gambut) dan lainnya.
“Kita punya peatland itu 7,5 juta hektar yang dalam kondisi baik, bahkan dulu saya melihat sendiri sewaktu menjadi koordinator penanganan kebakaran hutan, peatland kita ada yang dalamnya sampai 15-20 meter, dan ini tidak ada bahkan di Skandinavia sekalipun,” tuturnya.
Indonesia, ungkap Luhut, punya 3,1 juta hektar mangrove namun setengahnya sudah rusak. “Sekarang kita adakan re-planting program, ditambah lagi dengan forestry, dan ditambah lagi dengan rehabilitasi coral reef. Dan kita sudah berkontribusi carbon credit kira-kira 75-80 persen, dan itu cukup besar. Yang paling penting kita jangan hanya bicara, tapi apa aksi kita,” tutupnya.
Berdasarkan temuan Brown to Green Report 2019 diterbitkan oleh Climate Transparency, sebuah kemitraan global beranggotakan lembaga think tank dan lembaga non pemerintah dari negara-negara anggota G20, emisi CO2 terkait energi di negara-negara anggota G20 melonjak 1,8 persen pada 2018 karena meningkatnya permintaan energi. Dan, emisi transportasi meningkat 1,2 persen pada tahun 2018.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/Humas
