Menlu: Penggunaan Teknologi dan Senjata Modern Harus Patuhi Hukum Internasional
Jakarta |
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi membuka acara konferensi Regional Conference on Contemporary Warfare: Global Trends and Humanitarian Challenges, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/9).
Pada kesempatan itu Menlu Retno menyampaikan, bahwa perubahan sifat dan karakter konflik dewasa ini telah membuat misi kemanusiaan menjadi lebih menantang.
Menurutnya, mengenai penggunaan teknologi modern dalam peperangan dan peperangan siber negara harus mematuhi hukum internasional dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
“Kerja sama untuk memerangi dan memberantas serangan siber oleh aktor non negara sudah seharusnya menjadi norma yang berlaku,” ujar Menlu Retno Marsudi menutup sesi pembukaan.
Sementara itu, The International Committee of the Red Cross (ICRC) Board Member Prof Jurg Kesselring, saat menyampaikan pidatonya menyampaikan pentingnya diskusi pada konferensi ini dalam menjawab berbagai perdebatan terkait pengaturan international mengenai penggunaan teknologi modern dan digital dalam peperangan.
Disampaikan juga oleh Prof Kesselring, penghargaannya kepada Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.
Anggota Dewan Komite Palang Merah Internasional itu juga menyampaikan harapan kepada Indonesia, agar dapat berperan sebagai “the voice of moderation” di DK PBB, dalam menangani berbagai masalah dampak kemanusiaan di dunia yang terjadi saat ini.
Konferensi Regional Conference on Contemporary Warfare merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan ICRC atau Komite Palang Merah Internasional.
Diadakannya konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan saling tukar pandangan di kawasan dalam menghadapi tantangan-tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional, yang timbul akibat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi otonomi dalam sistem persenjataan.
Konferensi dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, corps diplomatic, organisasi internasional, lembaga think-tank, dan akademisi dari Indonesia dan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, antara lain Australia, Kamboja, Russia, Malaysia, Pakistan, India, Singapura, Myanmar, dan Lao PDR.
Berita: Nf | Foto: Istimewa
