Lukas: Pertemuan dengan Kapolri dan Kepala BIN Bahas Situasi Papua
Jakarta |
Gubernur Papua Lukas Enembe membantah tuduhan, bahwa Polri dan BIN akan memasangkan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw di Pilgub Papua 2018.
Menurut Lukas, pertemuan di rumah Kepala BIN, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/9) lalu karena banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN, Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca pilkada serentak 2017.
“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus),” ujar Lukas Enembe dilansir detik.com, Jumat (15/9). Gubernur Papua itu memastikan, bahwa laporan yang dilakukannya saat pertemuan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.
Lukas menjelaskan, dirinya meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera dilakukan pelantikan. “Ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” ucapnya.
Disamping itu, Lukas juga mengatakan ada membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua, menurutnya tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. “Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu,” ungkapnya.
Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. “Tentu rakyat juga yang kasihan,” ucap dia.
Gubernur Papua itu juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020. “Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan adanya pertemuan antara Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, Jumat (15/9), mengatakan pertemuan itu digelar untuk berkoordinasi terkait keamanan Pilkada Papua 2018.
Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi, terutama menyangkut aspek keamanan. Sebab, lanjut Rikwanto, beberapa kali catatan konflik horizontal yang terjadi di Papua karena dampak Pilkada 2017, seperti di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.
“Pertemuan antara Kapolri, Kepala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan, dan antisipasi konflik horizontal,” sebut Rikwanto.
Karopenmas Divhumas Polri itu mengatakan, Kapolri dan Kepala BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua. “Koordinasi keamanan Lukas Enembe, Paulus Waterpauw, Kapolri, dan Kepala BIN tersebut sekaligus membantah kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi deal politik terkait Pilkada Papua,” katanya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Ilustrasi
