PPS Lampulo Bakal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Potensial bagi Aceh

Advertorial:
“Keberadaan Pasar Terpadu, Pabrik Cold Storage dan Pengalengan Ikan, Tingkatkan Geliat Ekonomi di PPS Lampulo”

Banda Aceh |
Letak geografis Kota Banda Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional, yaitu Samudera Hindia dan Selat Malaka.

Kondisi ini dapat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan sebagai Outer Ring Fishing Port Development (ORFPoD).

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Cut Yusminar APi MSi, yang disampaikan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo Aliman SPi MSi.

Dijelaskan oleh Aliman, PP Lampulo Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NAD Nomor 27 Tahun 2009, secara tata kelola operasional merupakan salah satu UPTD yang berada di bawah DKP Aceh.

Secara detail, Aliman merinci, PP Lampulo dirintis pembangunannya sejak tahun 2003 dengan studi kelayakan untuk relokasi. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2006 dan dilakukan setiap tahun secara bertahap hingga kini.

“Dengan cakupan pekerjaan mulai dari pembebasan lahan, penyusunan DED (Detail Engineering Design), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga konstruksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kolam, dan dermaga,” sebutnya.

Aliman juga mengungkapkan, aktivitas ekonomi di PPS Lampulo nantinya akan semakin semarak, menyusul sedang dibangunnya Pasar Terpadu di areal pelabuhan milik Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh.

“PPS Lampulo saat ini tengah dibangun pasar terpadu, dan pabrik cold storage atau tempat pengolahan tuna,” ujar Kepala UPTD PPP Lampulo Aliman kepada wartawan, di Banda Aceh, Rabu (5/9).

Pembangunan Pasar Terpadu tersebut, sambung Aliman, dibangun secara 4 tahap dengan anggaran proyek pembangunan sebesar Rp 9,2 miliar.

“Pabrik pengalengan ikan juga sudah dimulai pembangunannya oleh pihak Pemko Banda Aceh,” tambahnya.

Menurut Kepala UPTD Aliman, bila pembagunan fasilitas sudah optimal, PPS Lampulo akan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat potensial bagi Aceh.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sambungnya, pelabuhan perikanan ini dapat menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sekaligus menimbulkan efek ganda (multiflyer effect) untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemasukan bagi pemerintah.

Pemasukan pemerintah yang bisa diperoleh dari aktivitas PPS Lampulo, mulai dari proses Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), retribusi kapal (bongkar, muat, dan sandar) dan jasa-jasa kepelabuhan lainnya.

Dampak peningkatan ekonomi di PPS Lampulo secara langsung dapat dirasakan oleh pelaku ekonomi di sekitar pelabuhan, diantaranya adalah para pengusaha pengolahan ikan tradisional, pengusaha es dan dan pabrik cold storage, juga para pemilik boat dan anak buah kapal (ABK).

“Disamping itu juga dirasakan bagi mereka yang berprofesi sebagai toke bangku (pengepul), muge (pedagang keliling), jasa transportasi, buruh pelabuhan, pedagang kebutuhan pokok, hingga pedagang kuliner,” paparnya.

Di pelabuhan ini, lanjut Aliman, sangat marak dengan kegiatan para nelayan, pedagang, serta masyarakat. Dimulai dari proses bongkar muat, hingga aktivitas transaksi jual-beli ikan.

“Daya tarik yang langsung yang bisa kita lihat disini, seperti beragam hasil laut tangkapan nelayan bisa kita pilih dan langsung ditawar harganya,” tuturnya.

Selain itu ada juga ikan-ikan yang ditampung, untuk diolah dan dikirim ke berbagai wilayah di dalam negeri, maupun di ekspor ke luar negeri.

Lebih lanjut Kepala UPTD PPP Lampulo Aliman menambahkan, masih di kawasan Lampulo juga bisa dijumpai objek wisata pasca Tsunami Aceh, yaitu berupa kapal boat nelayan berukuran besar yang secara tidak sengaja terdampar diatas rumah.

Selain wisata Tsunami Aceh, para pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatan Ikan Keumamah yang merupakan kuliner ikan khas Aceh yang cukup terkenal.

Disatu sisi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi PPS Lampulo juga dapat difungsikan sebagai pusat kegiatan Monitoring Control and Surveillance (MCS) guna melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.

Untuk melakukan pengamanan tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo bekerjasama dengan DKP Aceh, Polair dan TNI AL Patroli, pada Kamis (6/9) lalu, melakukan patroli bersama untuk menjaga perairan dari IUU Fishing.

Kegiatan pengamanan tersebut, sesuai dengan misi-visi dan tujuan KKP untuk menciptakan kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity).

“Yang menjadi hal utama adalah mewujudkan PPS Lampulo sebagai green fishing port, agar nilai jual produknya tinggi di pasar internasional,” pungkas Kepala UPTD PPP Lampulo Aliman

Berita: Machfud | Foto-foto: Istimewa/DKP Aceh