Kanwil Kemenkum Bali Matangkan Persiapan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum 2026

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum Tahun 2026, Rabu (28/1), di Ruang Dharmawangsa. Rapat dihadiri Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi, serta tim panitia pelaksana kegiatan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali Eem Nurmanah.

Dalam arahannya, Eem menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat agar kegiatan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kerja sama ini bertujuan memastikan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta menjadi legacy positif dari kehadiran negara,” ujar Eem.

Dalam rapat tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra Ardhiansyah diminta menindaklanjuti penyusunan jadwal layanan hukum di tingkat kecamatan hingga kabupaten lainnya.

Selain itu, dibahas pula pembagian tugas panitia, penanggung jawab kegiatan, serta petugas pada masing-masing stan layanan.

Sejumlah ketentuan teknis pelaksanaan turut disepakati, antara lain pemutaran video profil Kantor Wilayah selama kegiatan berlangsung, penerapan dress code pakaian adat bagi panitia dan peserta, serta penyediaan hiburan dan musik di area stan layanan.

Pelayanan hukum direncanakan berlangsung tanpa pembatasan waktu agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara maksimal.

Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Bangli dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perangkat desa.

Kegiatan ini juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menyukseskan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum sebagai upaya memperluas akses keadilan serta menghadirkan pelayanan hukum terpadu bagi masyarakat di Provinsi Bali. (Gate 13/Foto: Ist./Humas)