Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah Tingkatkan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan
Bogor |
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan dalam menghadapi tantangan global tahun 2023.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam Panel IV Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 menyampaikan, foresight dari intelijen dunia menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian.
Dia menyebut, dalam intelijen kondisi ini disebut sebagai ‘winter is coming’. Ada juga yang menggambarkan tahun 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi yang memberi dampak ke pemerintah daerah.
“Yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga, di sudut-sudut kota, di kabupaten, hingga ke pelosok-pelosok desa. Jika kita mengutip pandangan dari filsuf China yaitu Sun Tzu, yang mengatakan bahwa di tengah chaos dan ketidakpastian, selalu terdapat peluang,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Sementara jika membaca pandangan dari filsuf Romawi bernama Seneca, lanjut Budi, ketika peluang bertemu dengan kesiapan maka akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Dirinya mengajak untuk menjadikan tahun 2023 menjadi tahun yang berkah dengan melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik, matang, dan peduli terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pada tahun 2023 ada semacam kekhawatiran terhadap bencana ekonomi yang sempurna. Termasuk perang yang terjadi antara Rusia vs Ukraina yang berdampak pada berbagai negara di dunia.
Mahfud menjelaskan, Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,5 persen. Meski begitu, ada faktor-faktor yang menjadi penghambat, seperti tumpang tindih peraturan, kondisi politik tidak stabil, korupsi, kurangnya dukungan infrastruktur, kualitas pendidikan belum merata, dan rendahnya minat investasi.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menjelaskan terkait peran POLRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Dirinya menegaskan, peran dari TNI-Polri adalah menjaga stabilitas keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan perekonomian dalam negeri.
“Kita memiliki strategi mitigasi yang tentunya harus betul-betul dilakukan. Yaitu bagaimana menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, bagaimana menggunakan anggaran negara sebagai shock absorber, dan penguatan investasi dan hilirisasi industri, serta menjaga pasar domestik,” pungkasnya.
Berita: Red/Mh | Foto: Istimewa
