Gubernur DKI dan Menteri LHK Bahas Kegiatan Terkait KLHK

Jakarta |
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Gedung Manggala Wanabakti, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (18/9) pagi.

Dalam pertemuan singkat ini, Anies menyampaikan 2 hal utama, yaitu update perkembangan reklamasi teluk Jakarta, juga tentang sinkroninasi kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan dengan Pemda DKI.

Gubernur Anis didampingi Sekretaris Daerah Saefullah Selaku Ketua Badan Pengelolaan Reklamasi dan Marco Kusuma Wijaya selaku Ketua Komite Penataan Pesisir, menyampaikan rencana penataan lingkungan Teluk Jakarta.

Menurut Anies, Pemda DKI Jakarta sedang menyiapkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah untuk penataan ruang dan zonasi pantai utara Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya menyatakan keputusan yang ditempuh Gubernur untuk menata ruang dan zonasi, sudah koheren. Diharapkan oleh Siti, penataan ruang oleh DKI dapat dilakukan dengan mengakomodir sisi sosial.

Kedua, terkait sinkronisasi tata lingkungan hidup. Selain persoalan sampah dan limbah, Anies menyampaikan Jakarta sedang menyusun Blue Print Green City, yang diharapkan draft nya selesai Desember 2018 mendatang.

Menurutnya, Blue Print Green City ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi, sektor swasta sampai ke rumah tangga.

“Kami punya tantangan terhadap sampah, ada 8.000 ton sampah per hari. Selain itu, ada sungai tercemar berat sekitar 32 persen dalam waktu 4 tahun terakhir, bahkan pada tahun 2017 menjadi 62 persen. Dalam waktu 2 tahun pencemaran bertambah 2 kali lipat,” sebut Anis.

Menteri Siti Nurbaya sangat mendukung Blue Print Green City tersebut, dirinya melihat beberapa hal baik yang dilakukan Pemprov DKI, seperti teknik penyaringan sampah plastik ke laut, dan ekoriparian sungai Ciliwung.

Menteri LHK juga berharap RAPBD nya diintensifkan juga untuk Ciliwung. “Nanti kita buat yang keren. Selain itu, ada yang saya titipkan lama di DKI, yaitu biopori dan sumur resapan,” jelas Siti Nurbaya.

Ditambahkan oleh Menteri Siti, bahwa kebutuhan sumur resapan air untuk DAS Ciliwung minimal 100.000 unit dan biopori sekitar 28.000 unit.

Menanggapi itu, Gubernur Anies Bawesdan pun menyampaikan, bahwa apa yang menjadi program prioritas KLHK akan didukung penuh Pemda DKI Jakarta.

Berita: Mh | Foto: Istimewa