Gelar Syukuran Sederhana Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham Luncurkan Aplikasi e-Visa dan SIP-Kumham
Jakarta |
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar acara perayaan Hari Dharma Karyadhika tahun 2020.
Peringatan hari jadi dilaksanakan dengan sederhana dengan nuansa khidmat dan penuh rasa syukur di masa Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam sambutannya mengatakan syukuran Hari Dharma Karyadhika hari ini, sebagai awal tonggak pelaksanaan revolusi digital pelayaan publik Kemenkumham.
“Krisis (pandemi Covid-19) menghasilkan inovasi, dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai perbaikan sistem birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Yasonna, dilansir Humas Kemenkumham, Selasa (27/10).
Pada kesempatan yang sama, Kemenkumham meluncurkan diluncurkan aplikasi e-Visa dengan penerapan layanan visa elektronik yang dapat membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah mereformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi.
“Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja baru, dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir,” ujarnya.
Kemudian juga diluncurkan aplikasi SIP-Kumham (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) merupakan database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence, yang memadukan teknologi crawling dan machine learning dari kurang lebih 80 media online dab media sosial Twitter satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan realtime.
Menurutnya dengan aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas fungsi (tusi) dibidang hukum dan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, serta stake holder lainnya.
Kedepannya Yasonna berharap, hal ini akan dilanjutkan dengan proses digitalisasi seluruh administrasi pelayanan publik Kemenkumham.
“Kita harapkan aplikasi ini terus update data, dan jika menemukan sesuatu yang berkaitan dengan tusi kita, segera menyampaikan kepada unit kerja utama yang harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” tuturnya.
Terakhir Menkumham juga menyerahkan penghargaan kepada 22 individu dan 20 lembaga/instansi yang memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tusi Kemenkumham.
Selanjutnya penghargaan juga diberikan kepada 12 ASN Kemenkumham yang memiliki prestasi dan kinerja yang membanggakan, serta memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan organisasi.
Selain itu, Menkumham juga menyerahkan Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Inspektur Jenderal, yang telah diperoleh dari Lembaga TUN Nord yang berpusat di Canada.
Sertifikat ini merupakan salah satu bentuk peran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham.
Berita: Red | Foto: ist./Humas
