Dirjen Badilum Beri Pembinaan di PN Denpasar, Tekankan Integritas dan Pelayanan Tanpa Transaksi
Denpasar – Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) RI, H. Bambang Myanto, memberikan pembinaan kepada jajaran peradilan umum se-wilayah Bali di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, yang dimulai pukul 07.30 WITA.
Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, hakim, serta aparatur peradilan di bawah wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.
Acara diawali dengan sambutan Ketua PT Denpasar, Bambang Heru Mulyono, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dirjen Badilum di tengah kesibukannya untuk memberikan pembinaan langsung kepada jajaran peradilan di Bali.
Dalam arahannya, Dirjen Badilum menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Ia mengingatkan agar kegiatan pembinaan tidak mengganggu jalannya persidangan.
“Pembinaan harus diikuti, namun apabila ada persidangan, silakan dilakukan pergantian. Jangan sampai menghambat pelayanan masyarakat,” tegasnya, dilansir portal Dandapala, Senin (30/3).
Dirjen Badilum juga menyampaikan pesan dari Ketua Kamar Pembinaan MA bahwa hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang masuk ke MA dari wilayah PT Denpasar. Hal ini dinilai sebagai indikator positif terhadap kualitas pelayanan peradilan di wilayah tersebut.
“Tidak ada keluhan yang masuk ke MA dari wilayah PT Denpasar. Ini menjadi tolak ukur bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan satuan kerja, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera hingga Sekretaris, harus menjadi teladan atau role model bagi seluruh aparatur, baik dalam kedisiplinan, kinerja, maupun gaya hidup.
Dirjen Badilum juga mengingatkan pentingnya membangun pola pikir bahwa seluruh unsur di pengadilan memiliki peran yang sama penting, baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan.
“Semua komponen di pengadilan itu penting. Tanpa kesekretariatan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tata persuratan, hingga pengelolaan fasilitas bisa terganggu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menegaskan kembali komitmen MA terhadap prinsip zero tolerance terhadap praktik pelayanan transaksional di lingkungan peradilan.
“Tidak ada ampun, walaupun hanya beberapa rupiah,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dirjen Badilum memberikan motivasi kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk terus menjaga konsistensi kinerja dan integritas tanpa perlu mengkhawatirkan penempatan jabatan.
“Jika sudah menunjukkan kinerja dan integritas yang baik, tidak perlu khawatir soal penempatan. Lakukan yang terbaik,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, kegiatan pembinaan masih berlangsung dengan materi lanjutan terkait penguatan kepemimpinan dan integritas dalam tata kelola pengadilan yang disampaikan oleh Dirjen Badilum, serta materi manajemen talenta tenaga teknis peradilan umum oleh Dr. Hasanudin.
