Bantah Ada Ketegangan, BTID dan Tokoh Serangan Tegaskan Hubungan Masyarakat Tetap Harmonis
Denpasar |
PT Bali Turtle Island Development (BTID) bersama dengan tokoh masyarakat Desa Adat Serangan menegaskan bahwa hubungan mereka dengan warga Serangan tetap harmonis dan menepis tuduhan adanya ketegangan yang beredar di masyarakat.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kampus UID, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Bali, Senin (24/3), para tokoh tersebut mengungkapkan bahwa isu yang beredar adalah hoaks yang tidak berdasar.
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana, Jro Bendesa Desa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha, Lurah Serangan Ni Wayan Sukanami, serta Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya, sepakat untuk membantah narasi bohong yang menyebutkan adanya konflik antara BTID dan warga Serangan.
Jro Bendesa Desa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha menjelaskan, bahwa kehadiran BTID di Pulau Serangan telah membawa perubahan positif yang signifikan.
Sebelumnya, akses terbatas dari dan ke pulau tersebut menyulitkan warga untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Namun, dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan oleh BTID, banyak peluang baru yang terbuka bagi masyarakat Serangan.
“Dulu, warga harus berjuang keras untuk berobat, sekolah, atau bekerja. Sekarang, kita bisa melihat perubahan nyata. Banyak anak muda Serangan yang sukses dan taraf hidup masyarakat meningkat,” ujar Jro Bendesa.
Selain itu, kehadiran jembatan juga memberikan akses bagi lebih dari 100.000 pemedek yang datang ke Pura Sakenan saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta 200.000 wisatawan yang menyeberang dari Dermaga Serangan setiap tahunnya. Juga tercatat sekitar 40.000 pengunjung yang datang ke Turtle Conservation Education Center (TCEC).
Jro Bendesa juga membantah keras isu yang menyebutkan kesulitan warga Serangan untuk mengakses pura akibat pemeriksaan KTP.
Ia menegaskan bahwa warga Serangan tetap memiliki akses penuh ke pura dengan mengenakan pakaian adat, seperti yang diwajibkan.
Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya juga menekankan, bahwa KEK Kura Kura Bali merupakan bagian dari visi besar pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.
Dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang mencapai 50 persen, di mana 29 persen diantaranya berasal dari Serangan, BTID telah memenuhi peraturan daerah yang mendukung insentif dan kemudahan investasi di Bali.
“KEK Kura Kura Bali bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi dirancang sebagai katalis ekonomi inklusif berbasis budaya. Kami berkomitmen untuk mengembangkan destinasi wisata, UMKM Kuliner, kegiatan adat dan budaya, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat Serangan,” tegas Tantowi.
Ketua MDA Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana turut menegaskan, bahwa tuduhan mengenai konflik antara BTID dan Desa Adat Serangan adalah tidak benar.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat Serangan telah merasakan manfaat nyata dari keberadaan BTID, terutama dalam aspek ekonomi dan infrastruktur.
“Tidak benar jika ada pemberitaan bahwa warga Serangan dimarginalkan dari penataan KEK Kura Kura Bali. Justru mereka diberi akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini, yang memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka,” ujar Sudiana.
Para tokoh masyarakat dan BTID juga mengimbau kepada semua pihak, terutama media, untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikan keakuratan data sebelum menyebarluaskannya.
BTID menyatakan komitmennya untuk selalu terbuka dalam memberikan informasi yang jelas mengenai pengembangan KEK Kura Kura Bali dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Berita: Gate 13 | Foto; Ist./Dok.
