Sosialisasi Pemakaian Teknologi Modern Pertanian, Guna Cegah Karhutla

Jakarta |
Pemakaian teknologi modern atau modernisasi pola-pola pertanian diusulkan kepada para petani di daerah, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.

Hal itu diusulkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Dikutip laman Setkab, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin langsung Rakor menyetujui usulan, dan meminta kepala daerah nantinya untuk melakukan sosialisasi.

“Memang kita harus berani mengalihkan pola pola pertanian tradisional menuju ke pola pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, dalam 5 tahun ini, Kementerian Pertanian sudah membagi yang namanya traktor,  excavator, dan bulldozeruntuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).

“Saya juga kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator-nya begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada yang saya lihat itu bantuan dari Menteri Pertanian,” ungkap Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian setiap tahun bantuannya banyak,untuk alat-alat seperti itu.

“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, bahwa semuanya ada di  APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota.

“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing 2 hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujarnya.

Terkait permintaan drone seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, menurut Jokowi, harga drone itu dapat terjangkau dan dipastikan pemerintah di daerah mampu membelinya.

Harga drone, sambung Jokowi,  berkisar Rp25 Juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta dengan barang dengan spesifikasi besar. Kalau APBD Provinsi tidak mencukup, dirinya berjanji akan membelikan, karena drone itu penting sekali untuk melihat begitu asap kecil langsung ketahuan.

“Benar saya setuju Pak Wagub memang harus pake drone. Kalau benar-benar enggak sanggup saya belikan, memang harus pakai itu,” pungkas Jokowi.

Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Ilustrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.