Mendes PDTT: 8.157 Desa di 76 Kabupaten Cairkan BLT Dana Desa
Jakarta |
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengemukakan, bahwa sebanyak 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten telah melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Senin (27/4).
BLT Dana Desa yang disalurkan sekitar Rp70 miliar kepada penerima melalui transfer perbankan, ada juga yang diserahkan langsung secara tunai ke rumah penerima.
“Saya bersyukur sudah banyak yang cair meskipun proses kebijakan dana desa untuk BLT ini baru beberapa waktu yang lalu,” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (27/4).
Diakui oleh Abdul Halim, perbedaan kondisi di setiap daerah menyebabkan tidak semua desa bisa melakukan pencairan BLT Dana Desa kepada penerima melalui metode transfer perbankan.
Meski demikian, jika mengharuskan dilakukan penyaluran secara tunai, ia mengimbau kepala desa untuk meminta pengawasan dari pihak kepolisian setempat.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu juga menegaskan, bahwa pencairan secara tunai harus tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19.
“Yang dilakukan pencairan secara non tunai sudah jelas, tidak ada pertemuan. Nah ada juga yang dikirim door to door, dikirim ke rumah penerima manfaat. Karena semua tetap memperhatikan protokol kesehatan,” terangnya.
Menurut Abdul, agar tidak terjadi overlapping (tumpang tindih), harus ada rujukan yatu berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jika di dalam rujukan itu calon penerima BLT yang sudah didata tidak ada yang ter-cover, maka mereka yang jelas-jelas kena dampak Covid-19 dari sisi sektor ekonomi, otomatis berpeluang besar untuk mendapatkan BLT Dana Desa,” jelas Abdul yang didampingi Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan jajaran Pejabat Eselon I lainnya.
Sementara terkait pendataan calon penerima, lanjutnya, dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 berbasis RT dan RW. Pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan, yang kemudian dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).
Setelah diputuskan dalam Musdes, data calon penerima BLT ditanda tangani oleh kepala desa, yang kemudian disahkan oleh pemerintah kabupaten/wali kota.
“Ini bentuk kita memberikan kepercayaan kepada desa, karena desa jauh lebih tahu kondisi desanya masing-masing,” tukasnya.
Terkait hal tersebut, Gus Menteri juga mengimbau kepada para bupati/wali kota untuk membantu dan mempermudah kepala desa dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa. Menurutnya, pelaksanaan BLT Dana Desa merupakan urusan kemanusiaan yang harus selalu menjadi prioritas utama.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada bupati atau wali kota yang sudah memberikan kemudahan kepada kepala desa dan kepada masyarakat desa yang sangat butuh untuk penyaluran BLT Dana Desa,” ucapnya.
Pemerintah menyiapkan Rp22,4 triliun dari dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat adanya wabah virus Corona (Covid-19), yaitu keluarga terdampak ekonomi akibat Covid-19 di desa, yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan lainnya.
Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 ini diserahkan oleh kepala desa dan perangkat desa, baik untuk perbaikan data hingga penyalurannya.
Data terbaru, BLT Dana desa yang sudah masuk ke 34.856 Rekening Kas Desa sebesar Rp10,04 triliun. Ini langsung bisa diserahkan kepada 5,59 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia, jika pendataan dinyatakan selesai oleh Pemerintah Kabupaten.
Berita: Red | Foto: Istimewa
