MA Apresiasi Penguatan Sinergi Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (3/12).

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, yang hadir sebagai narasumber.

Suharto menilai kegiatan yang diinisiasi melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan.

Ia menyampaikan bahwa rakor tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Mengacu pada tema ‘Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera, dan Maju’, Suharto memaparkan lima prinsip strategis pencegahan, mulai dari penyempurnaan administrasi pertanahan hingga edukasi dan pencegahan sejak dini.

Rakor yang berlangsung pada 3–5 Desember 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar pejabat di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara ATR/BPN, Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Intelijen Negara (BIN), serta lembaga peradilan dalam memberantas mafia tanah.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarief Hiarie, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Syahardiantono. (Gate 13/Foto: Ist.)