Hatta Ali Kembali Jabat Ketua MA
Jakarta |
Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali kembali menjabat sebagai Ketua MA untuk masa bakti 2017-2022.
Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (1/3), Hatta Ali berjanji akan meningkatkan pembersihan dalam jajaran peradilan di tubuh Mahkamah Agung.
Mengenai pelanggar-pelanggar yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan non teknis, menurut Ketua MA itu merupakan pelanggaran kode etik dan akan ditindak tegas.
Hatta Ali mengatakan, telah dikeluarkan berbagai Perma (Peraturan Mahkamah Agung). Diantaranya Perma nomor 7, nomor 8, nomor 9 tahun 2016. “Ketiga Perma ini penekanan fokusnya adalah masalah pengawasan,” ujar Hatta Ali di Istana Negara, Jakarta.
Dirinya menyarankan bagi siapa saja yang tidak puas terhadap jaksa penuntut umum atau putusan hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi, untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.
Menurutnya di tingkat Mahkamah Agung nantinya akan diperiksa kembali apakah wajar dibebaskan atau seharusnya dihukum. “Kalau memang seharusnya dihukum, pasti putusan kasasi akan menghukum. Di tingkat Mahakamah Agung, di kasasi terdakwa di hukum, sudah banyak terjadi,” ujar Hatta ali seperti dilansir setkab.
Hatta Ali juga menegaskan akan kembali mengurangi sejauh mungkin penerbitan fatwa. Menurutnya ini dilakukan karena sementara ada pihak yang berasumsi bahwa fatwa itu adalah mengikat untuk dilaksanakan, padahal bisa dilaksanakan bisa juga tidak.
fatwa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sehingga kalau MA memberikan jawaban, dan tidak mengetahui secara detil permasalahan hukumnya, bisa disalahgunakan fatwa itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, fatwa itu sangat kritis, sangat selektif, dan dibawa ke rapat pimpinan untuk dimusyawarahkan bersama, kemudian diputuskan apakah perlu atau tidak memberikan fatwa,” pungkasnya.
Saat pelantikan Hatta Ali, tampak beberapa pejabat yang hadir. Diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
