Ekonomi Global akan Lebih Sulit, Presiden: Semuanya Harus Diantisipasi

Jakarta |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menyelanggarakan Rapat Terbatas (Ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan perekonomian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10) siang.

Di awal Ratas Presiden Jokowi mengatakan, bahwa ekonomi global dalam 5 tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit dan bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi. 

Oleh sebab itu, ia menegaskan semuanya harus diantisipasi serta mengingatkan sebagaimana yang berulang kali disampaikannya, kuncinya yang pertama kepeningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Kedua yang sangat penting adalah investasi.

“Ekspor dan investasi, peningkatan ekspor peningkatan investasi adalah menjadi kunci dari kegiatan kita di bidang ekonomi,” ujar Presiden Jokowi, dilansir portal setkab, Rabu (30/10).

Jokowi mengaku sudah menyampaikan kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, pada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti.

“Kita telah menyelesaikan Indonesia-Australia CEPA dan ini harus kita teruskan ke negara-negara lain,” ujar Presiden Jokowi, seraya mengingatkan penting untuk segera diselesaikan serta minta dirampungkan pada akhir tahun 2020.

“Timnya disusun yang fix, tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan, yaitu dengan Uni Eropa,” ucapnya.

Nantinya, sambung Jokowi, ini akan berkaitan dengan peningkatan ekspor plus dengan negara-negara yang tergabung dalam RCEP, yaitu 10 negara ASEAN plus 6, antara lain India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan New Zealand.

“Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka, saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan itu harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor ini betul-betul bisa kita lakukan,” tegas Presiden seraya mengingatkan, retreat agreement dengan negara-negara Afrika juga penting sekali.

kemudian yang kedua yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang perekonomian yang menghambat investasi, yang menghambat ekspor. Pemimpin negara meminta dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah direncanakan mengenai penerbitan omnibus law.

“Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan,” jelasnya. Disebutkan oleh Jokowi Menko Perekonomian sudah paham mengenai ini, ia meminta agar dikoordinasikan dengan menko-menko yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Segera kita identifikasi, segera kita pangkas sehingga betul-betul apa yang di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat,” tegasnya.

Sementara mengenai transformasi ekonomi menuju ke sebuah indistrialisasi hingga hilirisasi, tambahnya, sebelumnya Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah baik berupa nikel, bauksit, alumina, batubara. “Satu persatu harus  mulai ditata agar kita mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi,” katanya.

Diyakini Jokowi, itu merupakan sebuah nilai tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara. Dirinya juga meminta langkah-langkah percepatan itu segera dilakukan, termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan.

“Kalau kita bisa menyentuh ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi kita,” pungkasnya.

Pada rapat terbatas hari itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Mensesneg Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhur B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tito Karnavian, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Humas